PSSI Belum Beri Jaminan Keamanan FIFA selama Drawing Piala Dunia U-20 di Bali, Sinyal Indonesia bakal Kena Sanksi?

bolatimes.com - Rumor ditundanya drawing Piala Dunia U-20 di Bali kian santer dibahas. Hal itu menyusul belum adanya jaminan keamanan bagi FIFA hingga 24 pemain tim yang nantinya akan digelar di Indonesia.

Hal itu juga memunculkan indikasi bahwa turnamen ini bakal batal digelar. Bahkan mirisnya FIFA bisa jadi menjatuhi Indonesia dengan sanksi.

Piala Dunia U-20 tinggal sebentar lagi bergulir. Turnamen bakal digelar pada 20 Mei 2023 dan berakhir 11 Juni 2023 mendatang.

Meski begitu penyelenggaraan pertandingan kelompok umur se-dunia itu masih terkendala dari berbagai alasan. Bahkan yang paling disorot adalah penolakan terhadap salah satu kontestan di Piala Dunia yang makin lantang disuarakan.

Munculnya persoalan itu membuat FIFA sedikit berpikir panjang dengan perhelatan yang tinggal dua bulan lagi akan dilangsungkan. Maka dari itu PSSI perlu berkerja cepat untuk memutuskan dengan desakan warga atau tetap melanjutkan turnamen terbesar dunia U-20 itu.

Ditundanya drawing di Bali juga menjadi perhatian pengamat sepak bola Akmal Marhali. Hal itu tentu menjadi kerugian Indonesia sendiri jika benar terjadi.

"Batalnya [Drawing Piala Dunia U-20 di Bali] sudah dengar. Meski santer. Tapi saya masih cari info terus apakah benar atau tidak," terangnya dikutip dari Suara.com, Sabtu (25/3/2023).

Ia menilai bahwa Indonesia mengajukan sendiri sebagai tuan rumah. FIFA akhirnnya menyetujui dan jika harus batal persiapan Timnas bisa jadi sia-sia.

"Memang dalam beberapa waktu belakang, banyak pro dan kontra terkait dengan perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia yang berkaitan dengan keikutsertaan Timnas Israel," terang dia.

Akmal Marhali juga menyebutkan bahwa menjadi tuan rumah merupakan kesempatan yang langka.

"Menjadi tuan rumah merupakan event yang langka untuk Indonesia. Kita dapatkan dengan susah payah. Jangan sampai perjuangannya menjadi sia-sia," katanya.

Desakan Timnas Israel yang ikut dalam turnamen ini mendapat kecaman dari sejumlah kelompok masyarakat. Tak hanya itu, pemangku dan tokoh masyarakat di Bali pun juga menolak dengan kehadiran tim tersebut.